Jakarta — Indonesia memasuki 2026 dengan situasi yang tampak relatif stabil di permukaan. Pertumbuhan ekonomi masih bergerak, agenda pembangunan tetap berjalan, dan belanja infrastruktur terus didorong. Namun, di bawah angka-angka makro, persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan warga masih menjadi ujian: harga pangan, lapangan kerja, dan konsistensi kebijakan pemerintah.

Dalam beberapa bulan terakhir, harga kebutuhan pokok cenderung bergerak naik-turun. Ketika pasokan melimpah, harga turun singkat. Tetapi saat cuaca ekstrem mengganggu produksi atau distribusi tersendat, harga melonjak kembali. Pola yang berulang ini bukan sekadar soal stok, melainkan soal rantai distribusi yang belum sepenuhnya tahan guncangan.

Di sejumlah daerah, masalah transportasi dan ongkos logistik masih menjadi faktor dominan. Petani menjerit saat harga di tingkat produsen jatuh, sementara konsumen di kota mengeluh ketika harga di pasar naik tajam. Celah inilah yang menjadi ruang panjang bagi spekulasi dan permainan harga.

Persoalan kedua yang tak kalah penting adalah lapangan kerja. Di tengah peningkatan investasi, publik menuntut agar dampaknya terasa langsung. Banyak warga berharap pertumbuhan ekonomi tidak hanya memperbesar keuntungan perusahaan, tetapi juga membuka kesempatan kerja yang luas dan berkualitas. Di sisi lain, perubahan industri dan percepatan digitalisasi membuat sebagian pekerja harus beradaptasi cepat.

Pemerintah, dalam berbagai kesempatan, menegaskan komitmen pada penguatan sektor riil dan peningkatan kualitas SDM. Namun, warga menunggu pembuktian: apakah kebijakan itu efektif menjangkau mereka yang paling rentan—buruh informal, pekerja kontrak, hingga anak muda yang baru lulus.

Di ranah pelayanan publik, tuntutan yang sama muncul. Masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan tidak berbelit. Di era informasi instan, kesalahan kecil dapat memantik ketidakpercayaan besar. Kinerja pemerintah bukan hanya dinilai dari program, melainkan dari respons terhadap masalah harian warga.

Tahun 2026 juga memperlihatkan meningkatnya perhatian publik terhadap konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan. Dalam berbagai isu—mulai dari keamanan pangan, penataan ruang, hingga pengawasan industri—publik menuntut penegakan yang adil dan tidak tebang pilih. Ketika keputusan dianggap ragu-ragu, kepercayaan publik cepat menurun.

Di tengah situasi ini, satu hal menjadi penentu: keberanian pemerintah mengambil langkah tegas dan terukur, bukan sekadar reaktif. Stabilitas nasional tidak hanya bergantung pada angka ekonomi, tetapi pada kemampuan negara mengelola persoalan yang paling dekat dengan warga: harga, pekerjaan, dan rasa aman.